SOGA DALAM INGATAN SOSIAL WARGA

Saat Gurilla menguasai kampung-kampung di tepi sungai Wallanae, terjadi pengungsian besar-besaran orang Soga dan sekitarnya. Peristiwa itu berlangsung pada 1963. Perseteruan Militer antara RI dan Laskar DI/TII mencapai puncaknya. Saat itu, Pabbangkung, gerombolan lain yang tidak RI dan tidak DI/TII juga membuat kekacauan.

Masa suram tak hanya berlangsung pada masa itu, sebelumnya, Belanda dan Jepang sudah mengacaukan kampung-kampung yang berada di bawah kuasa Kedatuan Soppeng. Tuan Petoro, berdasarkan ingatan sosial orang-orang tua di Wanua Barae memerintah desa ini melalui sistem pemerintahan tak langsung.

Pada 1930-an hingga hengkangnya Belanda akibat serangan sporadis bala tentara Jepang, kampung-kampung di sana dipimpin oleh To Pabbicara: Petta Tumpa. Sementara di kampung Soga dipimpin oleh Matoa Kamo Kamba’.

Di masa penjajahan ini, persediaan pangan di kampung seperti jagung (barelle), padi ladang (ase dare’), kacang hijau (bue) dan umbi-umbian (lame), tembakau (ico) serta garam (pejje) dirampas oleh tentara Jepang dan dibawa ke kota. Bukan itu saja, pasar yang memungkinkan warga membeli kebutuhan pokoknya pun tak lagi terbuka. Tak ada makanan dan pakaian yang dapat dibeli di seluruh tempat di mana proses jual beli itu biasanya berlangsung. Kelaparan hampir-hampir terjadi dan menyiksa kehidupan banyak warga. Pakaianpun demikian. Segala cara bertahan hidup dilakukan orang-orang tua secara sembunyi-sembunyi.

Tahun 1945, perubahan terjadi tiba-tiba. Berita menyerahnya Jepang sampai di telinga tentara-tentara Jepang yang bermarkas di kampung-kampung ini. Di kampung-kampung ini, tersiar kabar beberapa tentara membunuh dirinya sendiri, baik dengan cara menusukkan samurai di jantungnya, menyayat lehernya sendiri, atau memotong lidah. Sejak saat itu, warga tak lagi melakukan ritual penghormatan kepada matahari seperti dianjurkan tentara Nippon. Kesunyian politik penjajahan seperti mereda. Informasi tentang lepasnya negeri ini dari belenggu penjajahan sampai ke telinga warga dan para matoa membimbing warga untuk membenahi kampung.

Namun, ‘ketenangan’ tak berlangsung lama. Hanya sekira setahun berita datangnya tentara Belanda yang menamakan diri NICA sampai di kampung ini. Beberapa warga menyebutnya APRA. Situasi keriuhan politik Nampak lagi. Saat itu, himbauan Presiden Soekarno untuk meminta pemuda menghimpun barisan perlawanan terhadap NICA terdengar. Pemuda terlatih secara militer didikan Tentara Nippon tampil sebagai laskar pejuang. Laskar-laskar inilah yang kemudian berafiliasi pada Qahhar Mudzakkar sebagai pimpinan militer untuk Sulawesi pada 1960an.

Arus pengungsian terjadi. Orang-orang pindah ke kampung Pacongkang, Lamuru, Koppe, Timusung (Alinge), dan Takkalalla.

Sezaman dengan kekacauan politik tersebut, pendidikan Islam berjalan melalui motor Darud Da’wah wal Irsyad (DDI) yang dijalankan oleh Anre Gurutta KH Ambo Dalle. Di distrik Marioriwawo, KH Arsyad Lannu (pendiri Pondok Pesantren Al Irsyad DDI ranting Pattojo kecamatan Liliriaja tahun 1966) membantu KH Daud Ismail, pimpinan DDI cabang Soppeng di wilayah ini.

Dalam sistem pemerintahan Islam yang dibangun oleh Qahhar Mudzakkar, posisi ulama (Kali’ atau Mu’ti) memang sangat penting. DDI yang saat itu berkembang pesat khususnya sejak berdirinya DDI di Pare-Pare menjadi penopang utama bagi penerapan syariat Islam oleh Qahhar Mudzakkar di wilayah pedalaman Sulawesi.

Berakhirnya perjuangan Qahhar Mudzakkar, khususnya di Soga menandai babak baru penataan kampung. Muhammad Saleh, kepala desa versi pemerintah dibantu oleh anggota militer (tentara dan polisi) serta para to matoa kampung menata tata letak kampung seperti letak jalan, letak rumah, letak mesjid, letak sekolah, letak lapangan, sistem pengairan, kebun, dan sebagainya.

Di kampung Coppeng-Coppeng, seorang mantan anggota pasukan khusus Gurilla yang disebut MOMOC, Ustadz Abu (lebih dikenal sebagai Jabir) memilih tinggal di Coppeng-Coppeng dan melanjutkan kegiatan mengajar sebagaimana ia lakukan sebelumnya. Di sana, di bawah rumah panggung salah seorang warga (H. Baderu) ia membuka sekolah dibantu oleh Haji Hibbu, salah seorang matoa di Coppeng-Coppeng. Jabir tak lagi mengenakan pakaian hitam-hitam, menanggalkan senjata, dan melepas topi baret merahnya sebagai layaknya seorang perwira MOMOC. Beberapa warga Coppeng-Coppeng seperti Haji Baderu, La Baja’, dan La Pallu turut membantu keduanya mengelola sekolah darurat ini.

Penataan kampung terus berlangsung. Masuknya Pembina dari kemiliteran dan kepolisian menambah semarak aktifitas ini. Di salah satu sumur (bujung) umum di Coppeng-Coppeng (depan rumah kepala dusun Tonrong’e, Jamil) terdapat keterangan bahwa sumur itu dibangun pada 23-3-1969 dengan dua tanda bintang yang menjadi lambang militer. Sumur itu sendiri sudah ada jauh sebelumnya. Hanya dibuatkan bangunan yang terbuat lebih permanen dan terlindung dengan pemisahan antara ruang permandian laki-laki dan wanita.

Menurut kepala desa Soga Budirman Azis (2005 – sekarang), pengerasan jalan di desa Barae berlangsung sekitar 1970. Peran kepala desa Barae saat itu yang optimistik  dan kepala-kepala lingkungan lainnya berhasil melibatkan banyak warga kampung untuk bahu membahu menata jalan. Budaya situlung-tulung (saling membantu sesama) dan semangat yang didasarkan pada prinsip orang Soga massedi (bersatu). Setiap warga yang terlibat dibebankan untuk bertanggung jawab mengeraskan jalan sepanjang sekira 10 – 20 meter. Banyak sekali orang yang terlibat, lebih-lebih keterlibatan unsur TNI saat itu.

Begitu besarnya partisipasi warga kampung membangun jalan, akhirnya pada tahun 1972, mobil pertama bisa sampai di desa ini. Mobil itu adalah jenis Hartop milik bupati Soppeng saat itu, Haji Andi Made Alie. sejak saat itu, kampung Soga menjadi desa yang lebih terbuka dan mudah diakses oleh pihak luar. Demikian pula sebaliknya, orang-orang Soga yang masih mengandalkan tembakau sebagai sumber pendapatan berupa uang semakin meningkat memproduksi ico.

 

Saat itu, jalur distribusi dan distributor ico adalah ke Takkalalla yang dibawa oleh Syamsuddin (menantu kepala lingkungan Soga, Abdul Azis saat itu; orang tua Abdul Azis sendiri, La Mampo, adalah petani tembakau yang membawa [mappateke] ico-nya ke Tupabbiring—Barru), ke Pare-Pare dan Suppa dibawa oleh Mading, dan seorang pedagang besar dari Toddangkalung dusun Tonrong’e, Haji Palerei yang mempekerjakan banyak pekerja dan pembeli terbesar daun ico dari petani-petani di kampung Soga dan sekitarnya membawa ico-nya ke Makassar dan Sulawesi Tenggara.

Begitu besarnya usaha Haji Palerei, ia bisa memproduksi ico hingga seribu timpo tembakau dalam 10 hari dengan jumlah pegawai mencapai 20an orang. Bukan itu saja, Haji Palerei adalah pedagang inovatif. Dialah yang memulai mencampur ico dengan saus gula merah dan membakarnya di dalam bambu (timpo) pada 1970. Sebelumnya, ico, hanyalah gulungan tembakau kering.

Perkembangan ekonomi Soga semakin pesat saat pada 1977 pengerasan jalan oleh warga dan militer dilakukan. Namun, tak lama setelah itu, di akhir 1970-an atau awal 1980-an pamor tembakau Bugis menurun. 

Memasuki 1972, terjadi pergantian kepala lingkungan Soga. Abdul Azis (meninggal 1985) digantikan oleh Abdul Wahid yang menjabat kepala lingkungan hingga tahun 1980. Pada tahun itu, pemerintah Soppeng mengganti kata ‘lingkungan’ menjadi ‘kampung’. Tak lama berselang, camat Marioriwawo menunjuk Budirman Azis—putra Abdul Azis sebagai kepala kampung Soga. Pria kelahiran 19 September 1957 baru berusia 23 tahun saat itu. Pendidikannya pun baru setingkat Tsanawiyah. Nanti pada 1981 ia mengikuti ujian persamaan Tsanawiyah dan pada 1984 mengikuti ujian persamaan tingkat Aliyah ia menuntaskan pendidikan menengahnya.

Ia menikah pada 1978 dengan putri Andi Beddu (1933 – ). Di awal kepemimpinannya, sebagai kepala kampung hingga tahun 1985 ia tak memperoleh gaji atau honor sama sekali. Saat itu, kepala kampung lebih sebagai jabatan sosial ketimbang jabatan pemerintahan.

Jadi, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, ia tentu bergantung pada hasil pertanian. Seperti petani pada umumnya, makanan pokok utama adalah jagung dan ia menanamnya pada Nopember dan memeliharanya selama 4 – 5 bulan serta memanennya di awal April. Selanjutnya ia juga menanam kacang hijau (juga sebagai makanan pokok—peco’ bue) pada bulan selanjutnya hingga Juli. Dari sinilah ia memenuhi kebutuhan pokok keluarganya.

Memasuki tahun 1981, dinas pertanian, dalam hal ini PTP XXIII masuk ke Soga dengan membawa pengetahuan baru yang disampaikan kepada petani Soga, tanaman kapas. Menurut Agung Prabowo—peneliti dari Active Society Institue (AcSI), anggota Komunitas Ininnawa—yang pernah meneliti di desa Soga pada akhir Desember 2010, masuknya kapas melalui pintu program Intensifikasi Kapas Rakyat (IKR). Sebuah program yang untuk mengembangkan pertanian berorientasi ekspor oleh pemerintah Orde Baru.

Saat itu, kurang lebih 200 hektar lahan pertanian disulap menjadi lahan perkebunan kapas berdasarkan perjanjian antara pihak PTP XXIII dengan petani Soga. Isi perjanjian itu meliputi kewajiban PTP XXIII untuk membiayai ongkos kerja, penyediaan bibit, pupuk dan pestisida, perlengkapan penyemprotan, dan upah tenaga penyemprotannya, serta pemasaran hasil kapas.

Pada panen pertama, hasil kapas ini membawa penghasilan yang relatif besar bagi petani dibanding dengan tanaman tembakau. Namun, program pemerintah ini tak bertahan lama. Di tahun 1984 atau menjelang panen ketiga, tiba-tiba biji kapas terserang hama heliotis yang memakan inti biji kapas hingga habis (Prabowo, 2011).

Karena kegagalan ini, warga menebang dan membakar seluruh tanamannya dan petani Soga merana pada tahun-tahun berikutnya. Pada masa inilah gelombang migrasi orang Soga mulai terjadi. Mereka keluar Soga (massompe’) untuk mencari rezeki (massappa dalle’). Beberapa memilih ke Sulawesi Tenggara mengikuti arus migrasi sebelumnya di masa kejayaan tembakau, sebagian ke Malaysia bekerja sebagai buruh kelapa sawit, dan sebagiannya lagi ke Kalimantan.

Tak lama berselang, masuk tanaman kakao pada 1985. Baru sedikit orang menanamnya. Setelah panen pada 1989 dan memperoleh harga kakao yang baik, orang-orangpun mulai turut menanam secara besar-besaran dan masih bertahan hingga sekarang walaupun harganya semakin menurun dan kualitasnya semakin buruk sejak sepuluh tahun terakhir.

Pada 2005, Kampung Soga berdiri sendiri sebagai desa dan lepas dari induknya, desa Barae. Kepala desa pertama adalah Budirman Azis[].